ScreenshotSolok.Respon.co.id— Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMA 1 Guntal menjadi sorotan. Sejumlah orang tua/wali murid memilih menempuh jalur pengaduan dengan bersurat dugaan persoalan dalam proses SPMB kepada Gubernur, DPRD Provinsi, Ombudsman, serta Dinas Pendidikan Provinsi.
Langkah tersebut dilakukan karena para orang tua/wali murid menginginkan adanya kejelasan, transparansi, dan kepastian terkait proses penerimaan murid baru. Mereka berharap persoalan yang dipermasalahkan dapat diperiksa secara objektif oleh pihak yang berwenang.
Menurut keterangan orang tua/wali murid, menyurati dinas terkait tersebut berkaitan dengan [mereka hanya ingin kejelasan tentang status sekolah anak mereka].
Mereka meminta agar seluruh tahapan proses penerimaan diperiksa, termasuk mekanisme seleksi, verifikasi data, kuota, serta dasar penetapan hasil penerimaan apabila memang terdapat hal yang dianggap perlu diklarifikasi.
Kami tidak ingin mencari kesalahan siapa pun. Kami hanya meminta proses SPMB ini dapat dijelaskan secara terbuka dan diperiksa oleh pihak yang berwenang. Anak-anak kami memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan pendidikan,” ujar salah seorang wali murid.
Surat yang kami masukkan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan wakil rakyat untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan. Sementara itu, pengaduan kepada Ombudsman diharapkan dapat memperoleh pemeriksaan dari sisi pelayanan publik apabila terdapat dugaan maladministrasi,maka harus di proses dengan aturan yang berlaku.
Salah seorang guru disebut memanggil seorang siswa ke kantor majelis guru. Dalam pertemuan tersebut, siswa itu disebut diminta untuk mencari sekolah lain dan dilarang datang ke SMAN 1 Gunung Talang.
Tindakan tersebut disebut berdampak terhadap kondisi psikologis siswa. Anak tersebut dikabarkan merasa malu, sedih, dan mengalami tekanan akibat persoalan yang tengah berlangsung.
Perjuangan para wali murid untuk memperoleh kejelasan terkait persoalan tersebut akhirnya berlanjut ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Mereka membawa kronologi kejadian, dokumen, serta sejumlah bukti pendukung untuk meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan maladministrasi dan ketidakadilan dalam proses penerimaan peserta didik. Selasa,(18-8-2026)
Para orang tua/wali murid juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi memberikan penjelasan resmi mengenai persoalan yang mereka pertanyakan. Mereka berharap ada penyelesaian yang adil serta tidak merugikan calon murid maupun keluarga.
Kasus ini kini menjadi perhatian para wali murid yang menunggu tindak lanjut dari pihak-pihak yang telah menerima pengaduan. Mereka berharap seluruh proses dapat dilakukan secara transparan dan berdasarkan data serta ketentuan yang berlaku.
Orang tua/wali murid menegaskan bahwa tujuan utama pengaduan tersebut adalah mendapatkan kejelasan dan memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terlindungi.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar