“Dua Oknum ASN Diduga Lakukan Asusila Saat Jam Kerja”

Respon.co.id-Jagat media sosial Sumatera Barat (Sumbar) dihebohkan dengan beredarnya potongan rekaman video bermuatan asusila yang dikaitkan dengan lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Isu tersebut menjadi perbincangan publik setelah video dan narasinya diunggah.

Video tersebut menyebar dengan cepat setelah diunggah melalui media swara warga dan mata-rakyat, memicu beragam reaksi dari warganet. Dalam narasi yang beredar, dua orang yang terlihat dalam rekaman diduga merupakan oknum aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga

Sawit Masuk Bibir Laut, PT MMJ di Pulau Rupat Diduga Langgar Aturan dan Cemari Lingkungan

02 Mei 2026

Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat dua potongan video yang memperlihatkan adegan tidak senonoh. Dalam narasi unggahan disebutkan bahwa pemeran pria diduga merupakan pejabat aktif eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar dan telah berkeluarga. Sementara pemeran perempuan disebut-sebut sebagai oknum aparatur sipil negara (ASN) dengan jabatan eselon IV.

Kedua video tersebut diduga direkam di lokasi yang sama, yang disebut-sebut menyerupai sebuah ruangan kerja kantor. Pada video pertama, pria yang disebut sebagai terduga terlihat mengenakan seragam dinas ASN, Sementara pada video kedua memakai pakayan batik.

Meski narasi tersebut telah menyebar luas di media sosial, kebenaran mengenai identitas para pemeran, waktu kejadian, maupun lokasi pengambilan video belum dapat diverifikasi secara independen.

Baca Juga

Polsek Kampar Tangkap Enam Pelaku Narkoba Diberbagai TKP

14 Mar 2026

Hingga saat ini, belum terdapat bukti autentik yang dapat memastikan bahwa pemeran dalam video tersebut merupakan pejabat eselon II dan ASN eselon IV di lingkungan Pemprov Sumbar sebagaimana yang dinarasikan dalam unggahan media sosial.

Karena itu, informasi yang beredar masih perlu diperlakukan sebagai dugaan dan informasi awal. Masyarakat diimbau tidak terburu-buru menyimpulkan ataupun menyebarluaskan identitas pihak tertentu sebelum terdapat konfirmasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Semua pihak juga diharapkan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati privasi pihak yang diduga terlibat. Klarifikasi resmi dari Pemprov Sumbar maupun pemeriksaan oleh instansi berwenang diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.